Perhelatan pemilu 2024 ada didepan mata, isu politik identitas tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemilu di Indonesia, politik identitas merupakan istilah yang mengacu pada praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok, seperti ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, sebagai alat untuk memperoleh pengaruh politik dan kekuasaan.
Politik indentitas selalu menghiasi perhelatan pemilu dinegeri ini, dalam beberapa kasus, politik identitas dapat membantu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun, dalam banyak kasus, politik identitas juga dapat menimbulkan bahaya bagi keberagaman dan persatuan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dikalangan masyarakat Indonesia.
Politik identitas merupakan faktor pembelah masyarakat dalam waktu yang lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati untuk mengikuti tujuan dengan menggunakan label golongan tertentu .
Politik identitas selalu di khawatir akan ada terjadi perpecahan atau polarisasi, karena dalam praktek politik identitas sering kali menggunakan , fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, untuk menjatuhkan orang lain, maka dari pada dasar tersebut politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara.
Apakah memilih berdasarkan identitas itu tidak boleh? Boleh, tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain.
Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia menerima praktik politik identitas dilakukan, padahal politik identitas akan menjadikan dampak buruk yang jauh lebih besar dikalangan masyarakat Indonesia. Ancaman politik identitas ini jauh lebih berbahaya dari politik uang, karena tiga sebab, pertama politik identitas tidak bersifat temporal seperti politik uang, politik uang dia hanya berlaku pada waktu tertentu saja, sehingga politik identitas akan dapat membuat perpecahan dan kegaduhan yang berkepanjangan dari perbedaan pendapat dan tentunya itu lebih berbahaya dari politik uang.
Dalam praktik pelaksanaan politik identitas tidak didekati melalui pendekatan rasional, umumnya melalui pendekatan yang bersifat emosional dan oleh karena itulah kemudian kecenderungan kritis terhadap praktik ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan politik uang, isu SARA menjadi sangat masif dan menyebar ke ruang publik karena diproduksi dan dikapitalisasi oleh elite politik, seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, dan elite ormas tertentu, sehingga memberikan dampak ketegangan sosial ditengah-tengah masyarakat.
Maka dari hal yang dikhawatirkan dari dampak negatif dari praktik politik identitas, dalam menghindari hal negatif tersebut tidak lupa ada peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu, untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan penggunaan isu SARA dalam kampanye, ini adalah bentuk kolektivisme yang paling primitif, karena menilai seseorang bukan berdasarkan karakter dan tindakannya sendiri tetapi berdasarkan karakter dan tindakan kelompok
Karena dari pada itu politik identitas harus diwaspadai karena politik identitas merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi ide berbangsa dan bernegara. Di khawatirkan kehadiran kelompok-kelompok ekstrem politik dapat menimbulkan kerentaan dalam menjaga kerukunan masyarakat.
Masyarakat perlu menghindari rasa benci dan balas dendam yang dipicu oleh perbedaan pendapat, masyarakat juga perlu saling menghormati walaupun memegang nilai yang berbeda. Kita memiliki hak khusus yang melekat dan tidak dapat dicabut dan mengejar kebahagiaan sebagai individu bukan sebagai kelompok suku maupun ras maupun kelompok pilihan politik. Kami mengajak untuk memikirkan kembali siapa diri kita dan membentuk kepribadian yang menolak dimanipulasi oleh tindakan politik
Masyarakat juga harus kembali pada kebebasan berekspresi yang sebenarnya. Sebab, inti dari demokrasi adalah debat terbuka, yang terkadang bisa saling bertentangan, sehingga perlu membuka diri untuk berdiskusi. Berbalas-balasan ide gagasan akan menghasilkan retorika dan rasionalitas sebagai argumentasi dan akhirnya timbul persuasi yang menggantikan perseteruan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan.
Maka dari pada itu buang politik identitas yang berpotensi akan menjadi perpecahan sosial dikalangan masyarakat, mari kita bangung sistem demokrasi di Indonesia lebih baik lagi dengan mengedepankan memilih menurut pandangan pribadi disesuaikan dari pemikiran rasional, bukan memilih karena pilihan dari golongan dan kelompok tertentu, pilihlah dari hati sehingga pemimpin yang kita pilih dapat amanah dalam membangun negeri bukan bagi golongannya pribadi.
Tulisan ini oleh : Danu Abian Latif – Founder Sekolah Kita Menulis (SKM) Cabang Langsa Mahasiswa FKIP Universitas Samudra
