Miris Praktik Komersialisasi Pendidikan di Indonesia

Komersialisasi Pendidikan

Kondisi rakyat Indonesia sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, terutama dibidang pendidikan. Pasalnya praktik komersialisasi pendidikan semakin merajalela, hal ini sangat berdampak bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena masih banyaknya lembaga-lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan negeri yang masih mahal dalam menerapkan biaya pendidikannya. Ditambah pungutan-pungutan liar yang belakangan semakin marak di instansi-instansi pendidikan yang ada sekarang ini.

Praktik komersialisasi pendidikan dapat ditemukan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dalam praktiknya komersialisasi sering kali dilakukan dengan niat untuk meraup keuntungan dan dinikmati oleh sekelompok orang pemegang modal ataupun untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan sama sekali.

Pendidikan di Indonesia sudah kerasukan moralitas kapitalisme maka orientasi pendidikan bergeser menjadi ke arah titik kenikmatan ekonomi material, akibat dari pergeseran orientasi ini mendorong penyelenggaraan pendidikan cenderung menjadi komersial.

Hal ini juga dapat dilihat pada kecenderungan dunia pendidikan sebagai komoditas yang diperjual belikan. Hal ini membuat para sekolah dan perguruan tinggi hanya fokus memaksimalkan profit atau keuntungan semata tanpa memerhatikan upaya mengembangkan potensi-potensi para murid, seperti mengabaikan pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan etika.

Fakta yang dapat kita amati di lapangan memperlihatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan status PTN-BH harus rela dimasuki oleh korporasi, misalnya mendirikan bangunan yang seharusnya tidak ada. Contohnya, bangunan restoran cepat saji, atau yang lain.

Komersialisasi pendidikan berbentuk mahalnya SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) namun tidak dibarengi dengan kemajuan fasilitas pendukung pendidikan, belum lagi pungutan-pungutan di luar kepentingan kebutuhan pembelajaran seperti buku yang kadang jumlahnya pun tidak sedikit.

Meskipun sudah tersedia BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk meringankan beban siswa pada sekolah dasar – menengah dan KIP yang disediakan untuk seluruh jenjang pendidikan, pada kenyataannya hal ini belum efektif dan bayang-bayang biaya mahal harus dihadapi oleh siswa dan orang tua siswa.

 

Tulisan ini oleh: Danu Abian Latif – Founder Sekolah Kita Menulis (SKM) Cabang Langsa

Slide Up
x
adbanner